Video

Berita LPDS

Bangga Menjadi Wartawan

article thumbnail

Jakarta (Berita LPDS) – Wartawan senior, Parni Hadi, mendorong wartawan untuk bangga terhadap p [ ... ]

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Foto

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Dikepung Batu Bara, Nurbeti Bertahan
Ditulis oleh Dinda Wulandari   
Jumat, 15 Agustus 2014 11:50

Oleh Dinda Wulandari, Koresponden Bisnis Indonesia di Palembang dengan penugasan ke Kalimantan Timur Maret 2014

NAMANYA Nurbeti, usianya 60 tahun. Bersama suaminya yang juga petani, mereka menggugat pemerintah ke pengadilan karena telah membiarkan tambang batu bara mengepung areal sawahnya di pinggir Samarinda, Kalimantan Timur.

Nurbeti membuka percakapan dengan keluhan betapa banyak gangguan yang muncul di sawahnya beberapa tahun terakhir.

"Kalau burung sudah biasa, tetapi yang lain seperti tikus juga sering menyerang. Gunung-gunung digusurin, hutan-hutan dihancurin, akhirnya tikus cari makan ke ladang," kata perempuan asli Jawa Tengah itu berseloroh.

Selanjutnya...
 
Suwido H. Limin, Wakil Ketua Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah: “Kekuasaan MenyampingkanAdat, Berdampak Kehancuran Hutan”
Ditulis oleh Desi Safnita Saifan   
Jumat, 15 Agustus 2014 11:48

Oleh Desi Safnita Saifan, Koresponden Kompas.com di Aceh dengan penugasan ke Palangkaraya
Maret 2014

 

SEPOTONG demi sepotong pernyataan keras mengalir deras dari mulutnya seibarat luapan Sungai Kahayan yang diguyur hujan semalaman. “REDD+ menimbulkan konflik secara vertikal dan horizontal, padahal nilai ekonomisnya sama sekali tidak ada,” tukas Suwido H. Limin, Wakil Ketua Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah.

Ia berang. Bagaimana tidak, strategi daerah terkait REDD+ sudah digodok sebelumnya, hasil dari rangkaian pertemuan banyak pihak yang diinisiasi oleh pemerintah daerah setempat. Namun, pemerintah pusat tidak menggubris, malah menyambut rangkaian program Kedutaan Norwegia untuk menggelontorkan bantuan percepatan program REDD+ khususnya di Kalimantan Tengah. Alhasil, hingga detik ini, Suwido belum melihat aksi menggigit dari program dimaksud.

Selanjutnya...
 
Hanggua Rudi Mebri, Pejuang Hak Ulayat Orang Papua: Banjir dan Longsor Membuatnya Kecewa
Ditulis oleh Ma'as   
Jumat, 15 Agustus 2014 11:46

Oleh Ma'as, Wartawan Media Jambi, Kota Jambi, dengan penugasan ke Papua Maret 2014

SAMBIL mengunyah buah pinang dan buah sirih yang dicelupkan ke kapur sirih, lelaki Papua berambut ikal ini berbicara soal perubahan iklim. Ia sangat prihatin atas kerusakan lingkungan di wilayah Papua yang mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Untuk menegakkan aturan, menurutnya, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri.  Masyarakat adat yakni Majelis Rakyat Papua (MRP) harus terlibat. Orang Papua tidak sama dengan daerah lain. Mereka patuh pada pimpinan adat. Apalagi tanah-tanah yang ada adalah hak ulayat.

“Pemerintah tunduk pada  pengusaha dan mengabaikan kepentingan rakyat Papua,  sehingga lambat laun hutan yang ada di Papua akan habis. Saya akan perjuangkan hak-hak rakyat Papua dan meminta kepada pemerintah untuk menegakkan aturan dan jangan tebang pilih,” ujar Hanggua Rudi Mebri, Direktur Yayasan Emrereuw di Sentani.

Ayah satu anak kelahiran Abenibi, Distrik Abepura, 3 Mei 1971  ini telah beberapa kali mengingatkan pemerintah dan melakukan aksi penanaman kembali hutan-hutan yang gundul. Bahkan meminta pemerintah merelokasi masyarakat yang mendirikan rumah di tebing yang curam.

Selanjutnya...
 

Atma Menjawab

Penerima Anugerah Magsaysay (2000)
Ketua Dewan Pers (2000 - 2003)
Direktur Eksekutif LPDS (1992 - 2002), dan hingga kini menjadi pengajar senior LPDS

Kirimkan pertanyaan Anda mengenai hukum dan etika pers disini, atau ke email : atmamenjawab@lpds.or.id

Bahasa Media

Kajian Media

Obor Rakyat Mengusik Kebangsaan

article thumbnail

Oleh ATMAKUSUMAH

Ketika Rancangan Undang-Undang Pers yang berlaku sekarang dibahas di Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat pada awal masa Reformasi, seorang anggota DPR mengatakan bahwa hak hukum warga tidak dapat dibatasi. Artinya, setia [ ... ]

Jajak Pendapat

Dewan Pers telah mengesahkan Standar Kompetensi Wartawan yang memuat aturan tentang Uji Kompetensi Wartawan sebagai bentuk sertifikasi untuk wartawan. Apakah saudara MENDUKUNG atau TIDAK MENDUKUNG sertifikasi untuk wartawan?
 

Buku

Panduan Hubungan Masyarakat (dua jilid)

Judul: Panduan Hubungan Masyarakat (dua jilid) Penyusun: Priyambodo RH, Atmakusumah, Ridwan Nyak [ ... ]

Beasiswa