Menabur Asa Usai Gambut Membara

Ditulis oleh Lorni Nurintan Antonia S. Posted in ClimateReporter

Laporan Lorni Nurintan Antonia S, RRI Bengkulu
Penulis adalah peserta lokakarya LPDS Meliput Perubahan Iklim dengan tugas kunjungan kawasan di Kalimantan Tengah Feb 2016


“Krrrriiiikkkk...kriiikkk....krrriiikkkk...”
Suara tonggeret (Tibicen linnei), sejenis serangga khas hutan tropis yang menyerupai lalat besar, langsung nyaring menyambut. Saat itu pengunjung memasuki kawasan hutan gambut hak milik di jalan lintas Palangka Raya – Pulangpisau, Kalimantan Tengah (Kalteng).

Kawasan hutan di Desa Tumbangnusa, Kabupaten Pulangpisau, seluas kurang lebih 10 hektare itu terlihat berbeda karena lebih hijau dan asri ditumbuhi berbagai jenis pepohonan.

Sementara sisi kiri dan kanannya menunjukkan hamparan vegetasi lahan gambut yang ditumbuhi sejenis pakis, diselingi pohon mati yang masih tegak. Jejak kebakaran hutan dan lahan gambut yang menghanguskan 402.774 hektare di Kalteng pada Juli – Oktober 2015. 

Hutan gambut hak milik yang awalnya merupakan lahan milik perseorangan yang dikembangkan menjadi hutan itu disebut Jumpun Pambelom (Hutan Sumber Kehidupan) oleh masyarakat adat suku Dayak.

Hutan dikelola Januminro Bunsal, berlatar belakang sebagai abdi negara yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Palangka Raya.

“Dulu saya punya keinginan membuat hutan kota terluas se-Indonesia yang ada di Palangka Raya. Lalu saya membuat persemaian tanaman hutan di sini,” ungkap Januminro. Itulah sepenggal kisah awal pembentukan Jumpun Pambelom yang ternyata merupakan lahan yang tidak diminati, sehingga harganya sangat murah kala itu.


Pintu masuk : Pemilik Hutan Hak Milik Jumpun Pambelom, Januminro (tengah, bertopi dan berkemeja biru) bersama wartawan dari berbagai daerah (bertopi) dan anggota kelompok penyemaian dari Desa Tumbangnusa dan Desa Taruna, Kabupaten Pulangpisau, Kalteng berfoto di pintu masuk hutan. (Foto : Lorni)

Jumpun Pambelom merupakan hutan yang dikembangkan dengan program adopsi pohon.

Program Adopsi pohon tersebut memungkinkan masyarakat untuk memiliki pohon di Jumpun Pambelom dengan membayar sejumlah uang untuk bibit dan perawatan selama kurun waktu tertentu.

“Pada saat dibuka hampir seluruh masyarakat bergabung menjadi mitra membuat persemaian. Dua tahun kemudian, persemaian saya tutup untuk mendorong masyarakat mandiri. Dan itu berhasil,” kata Januminro.

Atas jerih payahnya itu dia menerima Kehati Award 2014 dari Yayasan Keragaman Hayati dan Kalpataru yang diterima langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2015.

Proses pembibitan dan persemaian tanaman hutan yang diinisiasi Januminro diikuti hampir 80 persen warga di dua desa, yakni Desa Taruna dan Tumbangnusa yang sampai saat ini masih aktif mengembangkan persemaian secara mandiri.

“Masyarakat di sini bisa menyediakan kebutuhan bibit untuk restorasi lahan gambut, kapan pun pemerintah membutuhkan.” ungkap Januminro meyakinkan. 

Hal itu dibenarkan Margo, warga setempat yang ikut membantu Januminro sejak awal tahun 2000.

“Bibit yang kami tanam sudah banyak, bahkan dalam tiga tahun terakhir saya bisa menjual mencapai 1.000.000 batang. Kalikan saja kalau rata-rata harga per batang Rp1.000,” ungkapnya sembari mengatakan rata-rata harga jual satu batang pohon antara Rp750 – Rp2.000.

Margo mengakui saat ini memiliki kebun karet yang sedikit memberikan penghasilan untuk keluarga. Namun dengan turunnya harga getah karet secara nasional, yang saat ini hanya dihargai Rp3.000/ kg, keluarganya sangat terbantu dengan penjualan bibit tanaman hutan seperti Jelutung, Pulai dan Gaharu yang diusahakannya.

“Apalagi kalau ada pesanan banyak dari pemerintah atau perusahaan, bisa dapat banyak itu.” ungkapnya sembari tertawa. 

Lelaki berusia 60 tahun itu juga berkeinginan mempunyai hamparan lahan untuk pengembangan tanaman hutan seperti milik Januminro. Ini karena disamping mengusahakan bibit, dalam jangka panjang ia juga bisa mendapatkan hasil kayu yang bisa dijual dengan harga mahal.


Penyemaian : Contoh penyemaian tanaman hutan di Jumpun Pambelom yang juga diusakan masyarakat sekitar. (Foto : Lorni)

Perekonomian masyarakat sekitar sempat terpuruk akibat dampak Mega Proyek Satu Juta Hektare Lahan Gambut yang dialigunakan menjadi sawah pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto.

Ditambah lagi musibah kebakaran hutan dan lahan gambut yang terus terjadi setiap tahun, penduduk Desa Tumbangnusa akhirnya berangsur-angsur mulai bangkit dengan usaha penyemaian tanaman hutan tersebut.

Belakangan, konsep yang coba dikembangkan Januminro di Jumpun Pambelom dengan usaha budidaya ikan jenis rawa juga menarik antusias warga setempat untuk mengadopsi dan menerapkannya.

“Dulu di Kabupaten Pulangpisau banyak warga yang memelihara ikan-ikan rawa seperti ikan patin, bawal, nila, toman dan papuyu. Sekarang sudah susah,” ujar salah seorang warga RT 4 Desa Taruna, Bapak Lala, yang juga menjadi anggota Kelompok Persemaiam Jumpun Pambelom.

Diakui saat ini harga ikan-ikan tersebut di pasaran cukup mahal. Padahal bila dipelihara antara 3 – 4 bulan bisa dipastikan warga akan mendapatkan untung.  Misalnya, Ikan Papuyu dapat dijual dengan harga Rp75.000 per kg.

“Kita akan mencoba untuk kembali membudidayakan ikan lokal, sehingga harapannya Pulangpisau juga bisa menjadi sentra ikan di Kalteng dengan memanfaatkan kanal-kanal yang sudah ada,” ungkap Januminro.

Pantau : Januminro (berkemeja biru) sedang memantau ikan di kolam (Foto : Lorni)

Kabupaten Pulangpisau sedang mengembangkan kawasan hutan dan lahan gambut ramah lingkungan. Hal sama   diupayakan   Yayasan Borneo Orangutan Survival (BOS) Nyaru Menteng, satu jam bermobil arah barat laut dari Palangka Raya.

Di samping kondisi hutan yang masih alami, sebagian besar orangutan yang dalam dua tahun terakhir datang ke BOS Nyaru Menteng paling banyak dari Kabupaten Pulangpisau, kata Koordinator Komunikasi dan Edukasi Yayasan BOS Nyaru Menteng, Monterado Fridman.

“Saat ini kita sedang menunggu dari instansi teknis terkait di Kabupaten Pulangpisau. Kita berharap cepat terealisasi untuk bisa menjadi Pulau Pelepasliaran Orangutan.” jelas Monterado.

Rencana pengembangan kawasan konservasi tersebut juga sudah disampaikan secara khusus pada Pemerintah Kabupaten Pulangpisau dan Provinsi Kalteng.

“Pulau itu bisa dijadikan Pusat Pengembangan Ekonomi berbasis ekowisata dan pendidikan lingkungan karena akan menjadi perhatian dunia berkunjung karena ada orangutan di wilayah itu,” tambah laki-laki yang berlatar belakang pecinta alam semasa kuliah tersebut.

Yayasan BOS Nyaru Menteng juga berencana untuk membuat kawasan bisa dikunjungi langsung orangutan dengan perlakuan khusus sehingga orangutan bisa dilihat secara langsung di habitatnya tanpa adanya kontak secara langsung.

Restorasi Gambut

Kawasan gambut yang terlanjur terbakar secara fisik rusak secara hidrologi sehingga sulit untuk dipulihkan ataupun dimanfaatkan.

Tindakan restorasi dengan menjaga dan melindungi kawasan seharusnya diiringi dengan rehabilitasi sehingga fungsi hutan dan lahan gambut bisa dipulihkan.
Upaya menjaga dan melundungi kawasan akan lebif efektif jika melibatkan peran serta masyarakat. Demikian Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kabupaten Kalimantan Tengah, Sipeth Hermanto.

“Peran serta masyarakat dengan pemberian akses, pemetaan partisipatif dan keuntungan yang diperoleh ketika mereka menjaga hutan di sekitar,” jelas Sipeth.

Ia beranggapan langkah tersebut dapat meminimalisasi kebakaran pada masa yang akan datang, di samping membangun sinergisitas antarsektor.
Menurut data Dinas Kehutanan Kalteng yang disampaikan Sipeth, 87,6 persen emisi karbon Kalteng bersumber pada  kebakaran hutan dan gambut.

Hal ini mendorong pemerintah daerah melakukan langkah serius dan lebih efektif serta menguntungkan bagi masyarakat maupun lingkungan.

Satu upaya ialah mengubah pola bercocok tanam masyarakat dari kebiasaan membakar untuk membuka lahan gambut. Pembakaran gambut berisiko tinggi terhadap pemanasan global akibat pelepasan karbon dioksida (CO2) yang melebihi ambang batas normal.

Model pengembangan kawasan hutan hak milik dengan adopsi pohon yang dilakukan seperti di Jumpun Pambelom, juga berkontribusi pada penyerapan CO2 dan melepaskan oksigen (O2) ke udara untuk menekan emisi gas rumah kaca (GRK). Emisi GRK ini penyebab pemanasan global.