Wartawan Maluku Ikut Uji Kompetensi

Ditulis oleh Super User. Posted in Info Kompetensi

AMBON (www.radarambon.co) - Sedikitnya, 30 wartawan dari berbagai media, baik lokal maupun elektronik,yang ada di Maluku, mengikuti uji kompetensi wartawan (UKW), di Aston Hotel, Rabu, 11 April. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pers Dr Soetomo (LPDS), Dewan Pers, bekerjasama dengan Yayasan Tifa, ini akan berlangsung selama tiga hari di Kota Ambon.

Tim Penguji Standar Kompetensi Wartawan Priyambodo RH, di harapan para peserta uji kompetensi wartawan, menyatakan, uji kompetensi wartawan merupakan salah satu program Dewan Pers, yang kini dijalankan, untuk mencapai profesionalitas wartawan Indonesia. Alasannya, di Indonesia, profesi  wartawan masih disalahgunakan, baik oleh wartawan itu sendiri, maupun kalangan yang bukan wartawan.

Wartawan Berijatim.com Ikut Standar Kompetensi

Ditulis oleh Super User. Posted in Info Kompetensi

Surabaya (beritajatim.com) - Meningkatkan mutu jurnalisme di Jawa Timur serta berpartisipasi mengerek profesionalisme wartawan, dua jurnalis beritajatim.com mengikuti uji kompetensi wartawan yang digelar Lembaga Pers Dr Soetomo bekerjasama dengan Yayasan TIFA selama 2 hari di Hotel Oval Surabaya 2-3 Maret.

Dari Uji Standar Kompetensi Wartawan WSM Group

Ditulis oleh Super User. Posted in Info Kompetensi

Serunya Simulasi Rapat Proyeksi, Tim Penguji Ngambek

www.radarlampung.co.id - Amanah Dewan Pers agar semua perusahaan pers melakukan uji standar kompetensi wartawan (SKW) diawali Wahana Semesta Merdeka (WSM) Group. Agenda yang dibentang 23–26 Mei 2011 di Ibis Mangga Dua Hotel, Jakarta, ini meluluskan tiga peserta dari Radar Lampung Group. Simak Laporannya.

Kriteria dan Tata Cara Menetapkan Perguruan Tinggi Sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan

Ditulis oleh Super User. Posted in Info Kompetensi

Untuk dapat ditetapkan sebagai Lembaga Penguji Kompetensi Wartawan sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers  Nomor: 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan, maka Perguruan Tinggi wajib memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Kriteria/Persyaratan Lembaga Penguji Kompetensi Perguruan Tinggi Negeri Nasional

  1. Perguruan tinggi  sekurang-kurangnya  telah didirikan  20 (dua puluh) tahun.
  2. Perguruan tinggi sebagai Lembaga Penguji Standar Kompentensi Wartawan wajib memiliki program studi jurnalistik yang telah berjalan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
  3. Perguruan tinggi   sebagai Lembaga Penguji Standar Kompentensi Wartawan wajib memiliki pengajar di bidang jurnalistik dari unsur praktisi sekurang-kurangnya sebanyak 5 (lima) orang.
  4. Perguruan tinggi  sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan wajib menyertakan penguji pendamping dari unsur praktisi jurnalistik.
  5. Perguruan tinggi  sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan dalam melaksanakan uji kompetensi Standar Kompetensi Wartawan wajib mengacu kepada Standar Kompetensi Wartawan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers.
  6. Dewan Pers melakukan verifikasi dan menetapkan Perguruan tinggi  sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan.
  7. Perguruan tinggi  sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan wajib memberitahukan  rencana, pelaksanaan dan nama-nama peserta yang lulus uji kompetensi wartawan kepada Dewan Pers.
  8. Perguruan tinggi sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan memerlukan tanda kelulusan uji kompetensi yang disahkan oleh Dewan Pers.
  9. Dewan Pers dapat mencabut atau membatalkan status Perguruan tinggi sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan jika sudah tidak memenuhi ketentuan Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan.
(Sumber: Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 05/SK-DP/I/2011)

Kriteria dan Tata Cara Menetapkan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wartawan Sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan

Ditulis oleh Super User. Posted in Info Kompetensi

Untuk dapat ditetapkan sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers  Nomor: 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan, maka Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wartawan wajib memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

  1. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wartawan berbentuk badan hukum.
  2. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wartawan memiliki Kurikulum dan Silabus yang selaras dengan Standar Kompetensi Wartawan yang dibuat dan disahkan oleh Dewan Pers.
  3. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wartawan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia, dengan kantor pusat dan atau cabang yang dapat diverifikasi.
  4. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wartawan sudah didirikan sekurang-kurangnya 10 tahun sebelum Standar Kompetensi Wartawan ini diberlakukan.
  5. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wartawan wajib mempunyai pengurus tetap.
  6. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wartawan wajib mempunyai pengajar tetap sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dari unsur akademisi dan 7 (tujuh) orang dari unsur praktisi
  7. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wartawan memiliki fasilitas yang tetap dan memadai.
  8. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wartawan mampu melaksanakan uji kompetensi wartawan secara obyektif.
  9. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wartawan dalam melaksanakan uji kompetensi wartawan wajib mengacu kepada Standar Kompetensi Wartawan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers.
  10. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wartawan wajib memberitahukan setiap rencana dan pelaksanaan uji kompetensi wartawan kepada Dewan Pers.
  11. Dewan Pers melakukan verifikasi dan penetapan terhadap Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wartawan sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan.
  12. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wartawan sebagai Lembaga penguji SKW wajib melaporkan hasil uji kompetensi wartawan  berikut daftar nama peserta yang lulus kepada Dewan Pers.
  13. Lembaga penguji SKW menerbitkan tanda kelulusan uji kompetensi yang disahkan oleh  Dewan Pers.
  14. Dewan Pers dapat mencabut atau membatalkan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wartawan sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan jika sudah tidak memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan.
(Sumber: Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 04/SK-DP/XII/2010)