Pers Harus Awasi Pelayanan Publik

Posted in Berita LPDS


Ini terungkap dalam lokakarya liputan investigasi tentang APBD dan pelayanan publik di Hotel Horison, kemarin (31/3). Tampil sebagai pembicara dalam kegiatan tersebut Direktur Eksekutif Lembaga Pers Dr Soetomo, Priyambodo RH, Staf Pengajar LPDS dan Wartawan Senior Atmakusumah Asraatmaja, Danang Widyoko dari Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW), Dekan FH Unsri Prof Amzulian Rifai dan Sutrisman Dinah dari Sriwijaya Post.

Menurut Amzulian, sejauh ini pengawasan pers terhadap kualitas pelayanan publik masih lemah. "Sekarang ini cenderung muncul pers liberal dan komersial. Akibatnya, mereka sungkan untuk berseberangan dengan pemerintah. Padahal, seharusnya sikap kritis itu harus tetap ada," ujar Amzulian.

Selain pers, lanjutnya, juga diperlukan pembentukan ombudsman daerah. Dengan adanya lembaga ini, maka penyelenggaraan pelayanan publik dapat diawasi. Tentunya masyarakat lebih mudah untuk mengadukannya.

Sementara Staf pengajar senior LPDS Atmakusumah Asraatmaja mengatakan, pers harus aktif, khususnya dalam membuat liputan investigatif. "Tantangannya memang berat. Apalagi sekarang pers sudah diberi kebebasan," tuturnya.

Sedangkan, Redaktur Eksekutif Sriwijaya Post, Sutrisman Dinah menegaskan, setiap jurnalis itu adalah investigator. "Semua wartawan itu mampu melakukan investigasi, dimanapun ditugaskan. Karena itu, , wartawan tidak menerima mentah pernyataan sumber resmi. Mereka harus riset untuk mendapatkan berita yang ekslusif," bebernya.

Hal senada diungkapkan Direktur Eksekutif LPDS, Priyambodo RH. Hanya saja menurutnya, pekerjaan peliputan saat ini sudah selayaknya juga memakai fasilitas teknologi informasi (TI), seperti internet sebagai pendukung.

"Namun temuan di TI itu hanya alat, jadi jangan diperalat oleh media cyber. Ini hanya sebagai pendukung peliputan, sehingga pemberitaan lebih baik," ujar Ketua Bidang Multimedia Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) tersebut. (ika/jpnn)