Budaya dan Pendidikan Harus Disikapi dengan Kritis

Posted in Berita LPDS

Di kepala mereka (anak muda) ada banyak kabel yang bisa berjalan bersama-sama,kata penulis novel Saman ini saat menjadi pembicara Diskusi Serial Bulanan Semangat Indonesia dengan tema “Berbudaya Merdeka, Beretika Nasional” di Plaza Indonesia, Jakarta, Jumat (27/8/2010).

Diskusi ini diselenggarakan Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS), PT. Djarum, dan Metro TV. Hadir juga pembicara lainnya yaitu JJ Rizal dari Komunitas Bambu dan Melina Surya Dewi, dosen Institut Kesenian Jakarta (IKJ).

Menurut Ayu Utami, saat ini “kata sepakat” hampir tidak mungkin dan sepertinya tidak dibutuhkan lagi. Pendidikan harus menyiapkan generasi yang siap dengan hal tersebut. Masalahnya, cara pengajaran dalam dunia pendidikan di Indonesia masih banyak dilakukan dengan pola lama.

Misalnya, pelajaran tentang sejarah masih suka memisahkan antara masa kolonial dan kemerdekaan. Hal ini, menurut Ayu, mengajari anak melihat sejarah hanya dua kotak, hanya soal “penjahat dan pemenang”, atau “hitam dan putih”.

Kita harus menyiapkan generasi baru yang pola pikirnya lain, mereka menghadapi dunia yang kompleks dan dipersiapkan mengatasi situasi yang labil,” imbuhnya.

Ia memaparkan konsep tentang “romantisme kritis” sebagai cara menyikapi nilai-nilai lama di masyarakat. “Kita harus menambahkan kata kritis pada nilai-nilai yang lama, katanya. Konsep “romantisme kritis” ini ikut mewarnai karya sastra Ayu.

Melina Surya Dewi sejalan dengan pendapat Ayu. Menurutnya pendidikan harus memberi akses kepada anak didik ke berbagai masalah atau berbagai arah untuk menumbuhkan kreativitas. Anak-anak harus siap menghadapi masa depan yang cepat berubah. “Kreativitas tidak mungkin tumbuh apabila ada banyak aturan, ketakutan,” tegasnya.

Sementara itu, JJ Rizal menegaskan, sejarah itu sangat subyektif, kompleks, dan akan terus-menerus ditafsir dari generasi ke generasi. Karena itu, buku-buku tentang sejarah harus menjadi perhatian semua pihak. Saat ini hampir semua buku sejarah untuk sekolah diurus oleh pusat kurikulum. “Dan itu (pusat kurikulum) sama dengan negara dalam negara,” katanya.*