Setengah Hati Menyambut “Kiamat Iklim”

Ditulis oleh Jogi Sirait. Posted in ClimateReporter

Laporan Jogi Sirait, majalah mingguan Gatra, Jambi, 28 Sep 2016

Penulis adalah peserta Lokakarya Meliput Daerah Ketiga Angkatan Keempat (MDK IV). Jogi mendapat tugas ke Manokwari, Papua Barat, 24-28 Agustus 2016. Lokakarya diselenggarakan Lembaga Pers Dr. Soetomo dan Kedutaan Norwegia 23 – 31 Agustus 2016

 

Papua Barat telah mencanangkan diri sebagai provinsi konservasi tetapi masih tersandera dengan aturan. Sementara setahun sebelumnya, hutan sudah telanjur rusak. Lantas, bagaimana provinsi itu menyiapkan diri dalam menyambut “kiamat iklim” pada tahun 2020?

 

Ia tak henti-hentinya mengisap rokok filter. Selesai satu batang langsung sulut batang rokok kedua dan seterusnya. Ia langsung antusias ketika ditanya soal kerusakan hutan di Papua Barat. Ia adalah Esau Nur Yaung. Pria berusia 35 tahun ini kini menjabat sebagai Direktur Paradisea , sebuah lembaga advokasi untuk penyelamatan hutan berbasis hak dan ekonomi masyarakat lokal.

“Sejak revisi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) pada tahun 2013 lalu, itu sudah membuktikan bahwa degradasi semakin menggila. Kini hutan lindung tinggal tersisa 30 persen,” katanya.

Menurut Esau, jika dibandingkan luasan hutan pada tahun 1999 dengan tahun 2014, sudah terlihat potensi degradasi hutan. Fungsi kawasan hutan turun hingga 1,9 juta hektar. Namun sayangnya Esau tidak bisa merinci berapa luasan hutan pada tahun 1999 dan berapa pula luasannya pada tahun 2014.

Hasil revisi RTRW pada tahun 2013, fungsi budidaya itu sendiri meningkat menjadi 6,4 juta hektar, sementara kawasan lindung hanya tersisa 3,3 juta hektar. Esau menduga alih fungsi itu bisa berubah menjadi Areal Penggunaan Lain (APL), Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi Konservasi (HPK).

Dari semua status kawasan ini hanya APL yang boleh ditanami macam sawit, misalnya. Selebihnya hanya boleh ditanam dengan tanaman hutan.

Esau, demikian panggilan akrabnya, hanya tertawa ketika disinggung soal pencanangan Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi pada 19 Oktober 2015.

“Coba tanya deh sama pemerintah. Bagaimana mungkin mau bikin konservasi sementara degradasi hutan jalan terus,” ujarnya.

Papua Barat pada 19 Oktober 2015 dideklarasikan Gubernur Abraham Oktovianus Atururi sebagai provinsi konservasi. Deklarasi ini dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bersama tujuh bupati di Provinsi Papua Barat yang menjabat di periode lalu.

Ketujuh bupati ialah Bastian Salabai (Manokwari), Mathias Mairuma (Kaimana), Alfons Manibuy (Teluk Bintuni), Alberth H. Torey (Teluk Wondama), Otto Ihalauw (Sorong Selatan), Lazarus Indow (Plh, Bupati Manokwari Selatan), dan Gabriel Assen (Tambrauw).

Ketujuh bupati tersebut pada saat itu membacakan isi deklarasi yang menyatakan siap untuk mendukung dan menjaga lingkungan untuk keberlangsungan hidup seluruh masyarakat Papua Barat serta melestarikan keanekaragaman hayati demi keseimbangan ekologi. Selain itu pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan serta pemulihan lingkungan dan pengelolaan ekosistem penting yang sudah terdegradasi.

Namun nampaknya upaya Gubernur Atururi yang ingin menjadikan provinsinya sebagai provinsi konservasi yang pertama di Indonesia dan dunia ini masih banyak belum dimengerti oleh masyarakatnya sendiri. Hal itu terjadi karena kurangnya daya gedor dari dinas dan lembaga terkait untuk mensosialisasikan hal tersebut kepada masyarakat di Provinsi Papua Barat.

Ironisnya, kata Esau, NGO (organisasi nonpemerintah) internasional justru mendukung proses revisi tata ruang itu. Salah satunya menyangkut Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk revisi RTRW Papua Barat. Ironisnya lagi, mereka pula yang mendukung upaya pencanangan provinsi konservasi.

NGO internasional yang dimaksud Esau salah satunya adalah WWF. “Padahal lembaga kami dulunya lahir dari WWF. Belakangan kami sering berbeda persepsi,” kata Esau.

Apakah dengan demikian Pemerintah Provinsi Papua Barat masih setengah hati dalam mencanangkan sebagai provinsi konservasi?

“Kalau soal itu, Anda silakan persepsikan sendiri. Atau Anda bisa tanya langsung kepada Prof Charlie,” kata Esau.

Profesor Charlie Heatubun adalah Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Papua (UNIPA) sejak 2013. Ia juga merupakan Ketua Tim Kelompok Kerja (Pokja) yang ditunjuk Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk urusan Lingkungan Hidup. Bahkan namanya sempat masuk bursa menteri lingkungan hidup pada awal masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Charlie membantah jika pemerintah tidak serius untuk mencanangkan diri sebagai provinsi konservasi. Bagi Charlie, niat Gubernur Papua Barat sungguh mulia dan terobosan ini merupakan yang pertama kali di Indonesia, bahkan di dunia.

Menurut Charlie, rencana itu masih terkendala dengan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) tentang provinsi konservasi yang masih digodok di Jakarta. “Drafnya sudah beres. Tinggal menunggu persetujuan saja. Kita harapkan pada akhir tahun ini sudah ditandatangani pemerintah,” katanya.

Lalu bagaimana dengan degradasi hutan yang sudah terlanjur makin meluas setelah revisi RTRW pada tahun 2013 lalu?

“Itulah yang kita sayangkan. Memang mesti diakui masih banyak pejabat kita yang menganut paradigma lama. Mereka belum melihat bahwa sumber daya alam itu sebagai natural capital (modal alami) yang harus terjaga, dan tetap bisa menghasilkan keuntungan. Mereka belum garap ekowisata dengan baik, kecuali Raja Ampat,” kata Charlie. Raja Ampat adalah satu tujuan wisata laut dan menyelam.

Selain itu, katanya, masih belum ada satu kata antara pemimpin daerah dengan pejabat-pejabat teknis. Kemudian, pemerintah daerah belum tahu persis di daerah-daerah mana yang masih perlu diproteksi.

“Semuanya masih banyak ditetapkan di atas kertas. Karena semuanya banyak ditetapkan di dataran tinggi, padahal yang terancam berada di dataran rendah. Sementara kita belum punya database di dataran rendah,” ujarnya.

Semestinya, menurut Charlie, yang pertama kali dilakukan adalah membuat peta kawasan lindung atau daerah penting untuk keanekaragaman hayati kemudian disandingkan dengan peta hasil RTRW tanpa melupakan kawasan hutan adat Papua.

Charlie juga mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan. Di antaranya adalah masih ada konflik tata batas, belum ada rancangan soal provinsi konservasi, belum ada database.

Padahal Papua dan Papua Barat, kata Charlie, sejak tahun ini sudah ditetapkan sebagai tropical important plant area (kawasan tumbuhan penting) di dunia, khusus buat memproteksi keanekaragaman hayati Papua Barat hingga tahun 2020.

Charlie mengatakan, dalam waktu dekat, mereka bekerja sama dengan Royal Botanical Gardens, Kew, dari Inggris akan membuat database keanekaragaman hayati apa saja yang perlu diproteksi lalu baru menyiapkan rencana aksi pada tahun 2017.

Climate departure

Bila Papua Barat berniat menjadi provinsi konservasi, batu ujian berat ialah bagaimana menghadapi tibanya tahun climate departure.

Pada 9 Oktober 2013 sempat geger gara-gara sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal ilmiah Nature memperkirakan dalam satu dekade dari sekarang bahwa kawasan-kawasan tropis di dunia akan menghadapi dampak perubahan iklim yang parah dan jauh lebih awal dibandingkan kawasan Artik (benua utara).

Hal ini dapat dilihat bahwa dari gambar pergerakan thermohaline pada gambar pergerakan arus bahwa awalnya dimulai dari Pasifik baru nanti bergerak ke Antartika dan terakhir berlabuh di Artik. Dengan demikian lebih duluan dari Artik bagian utara yang cenderung memiliki banyak daratan dan kota.

Manokwari, ibukota Papua Barat, adalah wilayah paling awal yang akan mengalami perubahan Iklim persisnya pada tahun 2020. Istilahnya adalah climate departure. Kota kedua yang akan mengalami perubahan cuaca paling panas tercepat adalah Jakarta, dengan suhu paling panas tahun 2029. Selebihnya, rata-rata berbagai kota di Asia akan mengalami cuaca paling panas di tahun 2040-an.

Climate departure adalah jika temperatur rata-rata kota itu pada tahun terdinginnya lebih hangat dibandingkan dengan temperatur rata-rata pada tahun2 terpanas antara 1960-2005. Climate departure Manokwari 2020, berarti setelah tahun 2020, tahun-tahun terdingin di Manokwari tetap lebih hangat daripada tahun-tahun terpanas sebelum tahun 2005. Nah, dengan teknologi mitigasi diupayakan bahwa skenario tertinggi berubah menjadi skenario menengah dan terendah sehingga waktu climate departure menjadi mundur.

Seperti yang diperkirakan terjadi dengan Beijing, Tiongkok; Bangkok, Thailand (2046); Tokyo, Jepang (2041); dan Mumbai, India (2034). “Tahun yang paling dingin di masa depan sama dengan suhu terpanas di bumi 150 tahun silam,” ungkap Camilo Mora, penulis utama penelitianUniversity of Hawaii, Manoa.

Dr. Eng. Hendri, Koordinator Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana di Pusat Penelitian UNIPA (Universitas Papua), meyakini hasil penelitian tersebut. Menurutnya karena Papua Barat terletak pada dua lempeng raksasa yang saling berinteraksi. Lempeng pertama adalah lempeng Pasifik dengan kecepatan bergerak relatif ke arah barat sebesar 11 cm pertahun dan lempeng Australia dengan kecepatan bergerak relatif ke arah utara sebesar 7 cm pertahun.

Pertemuan kedua lempeng tersebut membentuk palung di utara Papua dengan terbentuknya reaktivasi sesar Sorong dan Ransiki (Hamilton, 1978) yang menjadi sumber gempa bumi dengan magnitude lebih dari 6 Skala Ritcher (SR) dan berpotensi terjadinya tsunami di pesisir Utara Papua Barat. Tidak itu saja, Papua Barat juga termasuk dalam “Pacific Ring of Fire” (Cincin Api Pasifik) dengan jalur dan distribusi gunung vulkanik.

Hendri mengatakan ancaman longsor, banjir dan sedimentasi, banjir pasang, abrasi pantai dan yang paling ekstrim akan terjadi tsunami akan mengancam Papua Barat.

Banjir dan longsor terparah terjadi di Kabupaten Teluk Wondama yang terjadi pada peristiwa pertama tanggal 4 Oktober 2010 yang meliputi 8 kampung yakni Wasior I, Wasior II, Rado, Moru, Maniwak, Manggurai, Wondamawi, dan Wandiboy.

Kemudian disusul dengan peristiwa kedua pada 13 November 2013. Peristiwa tersebut juga berkaitan dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) bagian hulu yang mengalami perubahan penggunaan lahan dan penebangan liar sehingga tidak ada fungsi hutan yang memegang air dalam jumlah yang cukup.

Maksudnya kejadian tersebut berulang lagi. Kejadian pertama tgl 4 Oktober 2010 dan kejadian kedua berulang pada 13 November 2013,” kata Hendri.

Selain itu, menurut Hendri, Papua juga menghadapi variabilitas iklim berupa sirkulasi atmosfir dan laut dari Samudera Pasifik, yaitu MEI (Multivariate Enso Index) Index dan PDO (Pacific Decadal Oscillation) Index. Dua pola iklim ini menjadikan Papua dalam 30 tahun ke depan akan mengalami curah hujan yang lebih banyak dari periode sebelumnya.

“Dengan demikian pada 30 tahun mendatang, kita akan sering berhadapan dengan fenomena banjir,” kata Hendri.

Ditambah lagi wilayah pantai utara Papua Barat merupakan daerah jalur lintasan ekor badai yang terjadi di Samudera Pasifik. Dengan perubahan iklim ini frekuensi dan intensitas badai menjadi meningkat.

Maka daerah pantai utara Papua akan mengalami dampak terjadinya hujan lebat dalam kurun waktu beberapa hari sampai dalam waktu 1 minggu dan berpotensi untuk terjadinya bencana hidrologi. Demikian juga jalur lintasan ekor badai di selatan Papua dari Samudera Hindia (Australia).

Dengan fakta-fakta ancaman tersebut, semestinya, menurut Hendri, upaya mitigasi yang diperlukan adanya pembuatan infrastruktur perlindungan pantai dengan salien dan tombolo dan pemecah ombak. Atau dengan kata lain, penghalang pantai dengan batu-batuan yang diletakkan pada luar daratan besar dengan jarak yang cukup panjang (tombolo) dan jarak yang pendek (salien).

Hal lainnya adalah pengembangan upaya adaptasi dengan menyusun sistem deteksi dini erosi pantai dan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam membuat shelter belt di sekitar rumah masyarakat pesisir.

Namun ironisnya, seperti dipaparkan Hendri dan Charlie sebelumnya, pemerintah daerah belum melakukan mitigasi apapun.

Menurut Charlie, yang saat ini baru bisa mereka lakukan adalah adaptasi, terutama memperkuat ketahanan pangan ketika “kiamat iklim” itu benar-benar terjadi pada 2020.

“Kita di sini punya banyak varietas pisang, ubi-ubian yang cukup banyak. Nah kita perlu teliti, jenis-jenis tanaman pangan yang tahan terhadap cuaca ekstrim, ketika curah hujan tinggi dan sebaliknya ketika kemarau panjang. Paling tidak kebutuhan pangan kita masih tercukupi,” katanya.

Sementara Hendri bilang semestinya seluruh daerah lainnya juga melakukan mitigasi dan adaptasi bersama-sama.

”Mestinya pemerintah pusat buat aturan yang fair. Jangan hanya kami yang diminta untuk menjaga hutan Papua. Bagaimana dengan Sulawesi, Sumatra, Jawa, dan Kalimantan. Mestinya kalau mereka gagal menjaga, bayar kepada kami yang menjaga hutan, misalnya,” kata Hendri.

“Saya pikir mereka hanya menunggu bencana terjadi, bukan mencegah sebelum bencana itu terjadi!” kata Charlie, menyinggung kebijakan pemerintah daerah.

Laode Ikril, nelayan asal Baubau, Sulawesi Tenggara yang telah merantau di Manokwari kurang lebih sudah 20 tahun ini, mengaku tidak tahu tentang dideklarasikannya Provinsi Papua Barat sebagai provinsi konservasi.

“Kita tidak tahu mas, konservasi itu artinya apa,” katanya.

Ikril mengatakan tidak pernah ada sosialisasi ataupun penjelasan dari dinas ataupun lembaga terkait tentang hal tersebut kepada warga sekitar tempat tinggalnya. Ikril tinggal di Komplek Borobudur, Kelurahan Padarni, Distrik Mnaokwari Barat. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan dan penjual ikan.

Saat ditanya tentang “climate departure” atau titik awal “kiamat iklim” terjadinya mulai dari Manokwari, ia terkejut.

“Bah, kamu jangan bicara kiamatlah. Kiamat itu cuma Tuhan yang tahu. Tapi kalau soal cuaca sekarang ini memang sudah beda, tidak seperti dulu lagi. Sekarang ini cuaca itu tidak pasti. Sebentar panas, sebentar hujan. Kadang juga mendung tapi rasanya macam panas sekali, apalagi kalau kita lagi di laut itu rasanya panas sekali. Jadi kita nelayan ini kadang tidak betah mencari di laut lama-lama tidak seperti dulu,” ujar Ikril ketika ditemui di sebuah warung kopi dekat rumahnya.

Sementara itu Ketua Pemuda Islam Cinta Alam (Pelita) Manokwari, Ardityo Darpito melalui aplikasi pesan singkat Whatsapps mengatakan climate departure itu bisa saja ditunda kedatangannya apabila provinsi konservasi itu segera diaplikasikan.

“Ya, Bisa jadi climate departure itu bisa ditunda kedatangannya apabila provinsi konservasi itu cepat diaplikasikan. Semenjak diluncurkan hingga saat ini belum ada tindak lanjut tentang provinsi konservasi. Contohnya perda yang mengatur tentang provinsi konservasi sampai saat ini juga belum disahkan,” katanya.

Ia mengatakan setelah disahkan pun perlu adanya sosialisasi kepada seluruh kabupaten/kota agar mendukung untuk melaksanakan yang diatur dalam provinsi.

“Apabila tidak ada kerjasama yang baik dari kabupaten kota, mustahil provinsi konservasi itu bisa terwujud,” ujarnya.

Dari segi sumber daya dan keanekaragaman hayati baik di darat maupun di laut, Provinsi Papua Barat sangat kaya. Jadi upaya untuk melakukan konservasi sangatlah penting untuk agar sumberdaya yang ada tidak hilang atau punah.

“Niat baik pemerintah dan LSM yang ingin menjadikan Papua Barat sebagai provinsi konservasi harus kita dukung agar kita bisa menyimpan SDA kita untuk untuk diwariskan kepada anak cucu kita nanti.”

”Yang menjadi tugas saat ini bukan masalah pantas dan tidak pantasnya. Sangat pantas, menurut saya, dan teman-teman Pelita yang merupakan pemerhati lingkungan, asalkan mekanisme aturan perda dan lain-lain yang mendukung provinsi konservasi harus segera diselesaikan.

“Kemudian penindakan atau sanksi kepada perusak harus dilakukan. Pendanaan yang cukup juga harus ada, sumber daya manusia semua pelaku konservasi harus dilihat, kalau perlu ditambah,” katanya.

“Perizinan usaha yang bisa merusak ekosistem seperti tambang dan perusahaan kayu dan sawit harus ditekan. Yang masih jalan jangan diperpanjang izinnya. Yang belum berjalan jangan diberi izin. Yang terpenting adalah peran serta semua pihak termaksud masyarakat untuk sama menjaga alam,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Papua Barat tak memberi konfirmasi. Berkali-kali Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Hendrik Runaweri, ditelepon. Telepon tak diangkat. Pesan pendek pun tak berbalas.