Jakarta- Bertempat di kantor LPDS, Gedung Pers lantai 3, Selasa, 17 September 2023, berlangsung diskusi tentang kemaritiman. Diskusi menghadirkan Kepala Biro Kemenko BidangKemaritiman dan Investasi Dr. Andreas D. Patria dan pendiri Yayasan Laut Lestari Indonesia , Elshinta Suyoso. Hadir dalam diskusi ini para pengajar LPDS.
Dalam diskusi yang berlangsung mulai pukul 13 higga pukul 15 tersebut Andreas memaparkan posisi Indonesia sebagai negara maritim. Membandingkan dengan sejumlah negara lain di dunia, Andreas menunjukkan betapa tidak hanya strategisnya letak Indonesia sebagai negeri kepulauan juga menunjuk sejarah kemaritiman Indonesia atau nusantara sejak abad pertama. Sejarah kemaritiman Indonesia, menurut dia, juga ditunjukkan dalam sejumlah relief yang ada di kaki Candi Borobudur. Menurut Andreas Indonesia juga telah mengeluarkan sejumlah kebijakan penting berkaitan dengan masalah kemaritiman.
Menurut Andreas, perlu adanya perubahan mendasar terutama dalam pendidikan, agar generasi yang akan mendatang bisa memiliki pengetahuan lebih terkait kemaritiman. “Kalau bisa dibuat kurikulum kemaritiman, tidak hanya sektor pendidikan, tetapi ekonomi, politik, budaya pun harus ditata dengan baik, misalnya pengembangan sarana prasarana maritim, penguatan hankam maritim, serta pengembangan IPTEK dan SDM Maritim,” ujarnya.
Pembicara kedua, Elshinta menceritakan sejumlah permasalahan yang dialaminya dalam menggerakkan masyarakat Talaud, Sulawesi Utara, berkaitan dengan sektor maritim. Menurut Elshinta pendidikan dan komunikasi hal penting untuk meningkatkan kesadaran warga perihal pemahaman laut sebagai sumber kehidupan, kesejahteraan, dan masa depan. Menurut dia, Pemerintah harus memberi perhatian khusus ketersediaan fasilitas komunikasi khususnya pada pulau-pulau terluar dan terpencil di Indonesia.
Diskusi yang dipandu pengajar LPDS Lestantya R. Baskoro ini bertujuan untuk menyusun modul pelatihan bagi untuk jurnalis agar paham mengenai dunia kemaritiman atau kelautan. “Jurnalisme kemaritiman” itu diharapan bisa membantu tidak hanya pemerintah, terutama juga publik, agar ikut menjaga laut Indonesia. (faisal/sab)
Published in
