Riset: Koran Tempo Paling Independen

JAKARTA – Koran Tempo dinilai sebagai media yang memiliki otonomi redaksi dan isi berita paling independen. Independensi itu lahir dari struktur redaksional dan sistem kepemilikan Koran Tempo yang tidak memiliki pemegang saham mayoritas. Kesimpulan itu diperoleh peneliti media dari Jerman, Anett Keller, yang meriset empat media massa nasional, Kompas, Koran Tempo, Republika, dan Media Indonesia, pada 2004.

“Wartawan yang paling independen adalah mereka yang bekerja di surat kabar yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh yayasan,” kata Keller dalam peluncuran buku hasil penelitiannya berjudul Tantangan dari Dalam, Otonomi Redaksi di Empat Media Cetak Nasional, di Hotel Ibis Tamarine, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, kemarin.

Tiga perwakilan dari media yang diteliti juga berbicara dalam forum itu. Masing-masing Pemimpin Redaksi Kompas Rikard Bagun, Wakil Pemimpin Redaksi Republika Nasihin Masha, dan Redaktur Pelaksana Koran Tempo Metta Dharmasaputra. Rikard menjelaskan, pascareformasi 1998, media massa tidak serta-merta bebas dari tekanan. “Tekanan ke media saat ini berasal dari kekuatan modal,” katanya. Surat somasi memprotes isi berita, kata Rikard, hampir setiap hari mereka terima. “Ibaratnya, kami lepas dari mulut buaya, dan sekarang masuk mulut harimau,” katanya.

Dalam penelitian yang didukung Friedrich Ebert Stiftung –sebuah organisasi nonpemerintah dari Jerman– itu, Keller menemukan bahwa wartawan yang bekerja pada surat kabar yang pemiliknya tidak punya latar belakang jurnalisme menerima intervensi yang massif dari pemilik soal apa yang seharusnya ditulis atau diterbitkan. “Pemilik media yang juga pengusaha cenderung mendahulukan kepentingan kelompoknya daripada kepentingan umum,” tulisnya.

Metta menjelaskan, menjadi independen bukanlah hanya soal keberanian. “Biaya untuk menjadi independen itu amat mahal,” katanya. Dia mencontohkan bagaimana banyak perusahaan masih sering mengaitkan pemasangan iklan dengan kebijakan redaksional. “Ada yang pernah terus terang menawarkan iklan sebesar Rp 5 miliar kepada kami, asalkan berita negatif tentang perusahaannya tidak ditulis,” kata Metta. Dia mengajak semua pihak mulai memikirkan bagaimana agar keterbatasan modal media tidak sampai mengorbankan otonomi redaksi. WAHYU DHYATMIKA

Sumber: Koran Tempo, 26 Agustus 2009

Published in Berita LPDS