Jakarta- Lembaga Pendidikan Pers Dr. Soetomo (LPDS) merayakan HUT ke-34 pada Sabtu 23 Juli 2022 dengan menggelar webinar bertema “Perempuan dan Parlemen.” Pembicara yang dihadirkan: Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA), Dermawan, Nurul Arifin (anggota DPR RI Fraksi Golkar), dan Sylviana Murni (Ketua Komite III DPD RI/MPR RI) dari Dapil DKI Jakarta. Webinar dimoderatori oleh pengajar LPDS, Lahyanto Nadie.
Nurul Arifin bercerita posisi perempuan dalam demokrasi di Indonesia. Menurut dia setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara tanpa menyebutkan jenis kelamin. “Terjadinya diskriminasi perempuan di dunia politik bukan dari sistem politiknya, melainkan dari budaya politik itu sendiri,” kata Nurul.
Nurul mengatakan, representasi perempuan di dunia politik masih rendah. Penyebabnya, adanya budaya patriarki yang membuat perempuan menjadi makhluk nomor dua . Nurul juga menyebutkan hambatan yang terjadi pada perempuan di dalam politik karena faktor dari perempuan itu sendiri dan konstruksi budaya patriarki. Oleh karena itu, pengetahuan dan pendidikan politik bagi perempuan sangat diperlukan untuk menyuarakan kepentingan perempuan dan itu tidak bisa diwakilkan oleh laki-laki.
Ada pun Sylviana berkisah tentang lika-liku perempuan menjadi Ketua Komite III DPD RI. Menurut Sylvana, perempuan merupakan investasi yang dapat memberikan kontribusi kepada negara sesuai keahliannya. Dalam dunia politik, ujarnya, perempuan masih menghadapi masalah sehingga tidak bisa memiliki kesempatan yang sama.
Nurul mengatakan bahwa secara kultural perempuan masih dibelenggu oleh budaya patriarki. “Akibatnya dalam politik, laki-laki mendominasi dan tidak ada keberpihakkan pada perempuan,” ujarnya. Padahal, lanjut Sylviana, ada alasan mengapa posisi kepemimpinan perempuan menjadi hal penting. Perempuan bisa menciptakan lingkungan organisasi yang sehat, perempuan mampu mendorong performa keuangan, kepemimpinan yang egaliter dan perempuan mampu dapat lebih mewarnai pengambilan keputusan dan tata kelola perusahaan.
Dermawan menyatakan, potensi perempuan tidak dapat dipandang sebelah mata. Perempuan harus diberikan akses dan kesempatan yang sama sehingga potensinya berkembang maksimal. Hal ini harus dilakukan oleh partai politik, masyarakat pemilih dan media massa. (nis)
Published in
