VIVAnews – Pemerintah memutuskan menarik kembali RUU Rahasia Negara dari pembahasan Komisi I DPR RI pada 9 September 2009.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menilai UU Rahasia Negara tidak perlu ada mengingat setidaknya ada 10 pasal pidana pembocoran rahasia negara dalam KUHP.
“Kalau pemerintah memaksakan RUU ini masuk dalam pembahasan Maret 2010, boleh saja dengan catatan harus mengakomodasi enam poin,” kata Aktivis Koalisi Untuk Kebebasan Informasi Agus Sudibyo dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu, 9 Desember 2009.
Enam poin itu adalah, tidak anti demokrasi, tidak anti good corporate governance (GCG), kompatibel dengan usaha membangun sistem peradilan, mengungkap kasus hak asasi manusia di masa lalu, konsisten, dan tidak bertentangan dengan prinsip kebebasan reformasi dan kebebasan pers.
“Dan ini harus satu paket. Harus dipenuhi semua,” kata Agus.
Tuntutan lain, dalam penyusunan baik draft maupun proses pembahasan, diharapkan masyarakat dilibatkan secara aktif.
“Waktu draft awal, jeleknya, masyarakat sipil dilibatkan dalam penyusunan draft akademik (RUU Rahasia Negara), tapi waktu diserahkan ke DPR, draft RUU versi pemerintahlah yang diajukan tanpa keterlibatan masyarakat,” ujarnya. Sehingga keterlibatan masyarakat di awal penyusunan draft hanya terkesan simbolis.
Tampaknya, UU Rahasia Negara mengandung polemik tidak hanya di Indonesia, tapi di negara yang umur demokrasi lebih tua, semisal Amerika Serikat dan Inggris.
“Pemerintah sering mengatakan, negara demokratis harus punya UU Rahasia Negara, tapi bahkan di negara yang standar demokrasi lebih tinggi seperti Amerika Serikat dan Inggris, masih saja dipertentangkan oleh sipil setempat,” kata Agus.
UU Rahasia Negara di Amerika Serikat, misalnya, oleh rakyatnya dikatakan tidak demokratis. Begitupun dengan Inggris, UU Rahasia Negara bahkan dikatakan buruk.
“Untuk mencari model ideal akan sangat sulit,” katanya. ( Elin Yunita Kristanti, Elly Setyo Rini)
Sumber: www.vivanews.com / Rabu, 9 Desember 2009, 18:48 WIB
(http://nasional.vivanews.com/news/read/112582-aji__uu_rahasia_negara_boleh_lahir_asal____)
Published in