Denpasar – Pers sebagai salah satu dari empat “kaki” dalam menegakkan demokrasi di Indonesia perlu mendapat perhatian negara, terutama menyangkut tingkat kesejahteraan wartawan dan pekerja pers lainnya.
“Oleh sebab itu pers perlu mendapat bantuan dana dari negara guna memperkuat posisinya sebagai “kaki” keempat demokrasi itu,” kata Wakil Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Bali Prof Dr I Wayan Windia di Denpasar, Selasa.
Ia menyampaikan hal itu ketika tampil sebagai salah seorang pembicara pada Lolakarya Jurnalistik yang digelar Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) Jakarta bekerjasama dengan “Friedrich Ebert Stiftung” di Granadha PWI di Denpasar.
Ditegaskan bahwa kucuran dana dari negara sangat diperlukan untuk memantapkan organisasi maupun profesi wartawan.
“Perjuangan untuk mendapatkan kucuran dana dari negara seperti `tiga kaki` lainnya perlu terus diperjuangkan, baik di tingkat pusat maupun di seluruh daerah di Indonesia,” harap Prof Windia.
“Tiga kaki” lainnya masing-masing eksekutif, legislatif dan yudikatif telah mendapat dukungan dana dan tingkat kesejahteraan yang memadai dalam mengemban tugas dan tanggung jawab dengan baik.
Dalam lokakarya yang mengusung tema “Peliputan investigatif tentang APBD dan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah”, Prof Windia yang juga guru besar Universitas Udayana itu menjelaskan, kondisi “tiga kaki” itu berbeda dengan pers yang selama ini belum mendapat kucuran dana dari negara.
Meskipun demikian, pers dengan tekad dan semangatnya tetap berjuang untuk mengemban fungsi sosial, informasi, pendidikan dan hiburan.
Ia mengharapkan dukungan berbagai pihak dalam meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan wartawan hingga mencapai taraf yang memadai.
Dukungan tersebut sangat diharapkan dalam meningkatkan SDM dan profesionalisme wartawan, sekaligus mampu melaksanakan sosial kontrol terhadap APBD, pelaksanaan pembangunan maupun berbagai kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat.
Windia yang mantan anggota DPR-RI itu tidak bisa membayangkan, bagaimana jalannya pelaksanaan pembangunan dan kegiatan berbagai aspek kehidupan di Indonesia, jika tidak ada kontrol dari pers.
Kegiatan selama dua hari, 18-19 Mei 2010 tersebut melibatkan 21 peserta dari wartawan media cetak dan penyiaran serta sepuluh utusan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Bali.
Lokakarya itu menampilkan lima pembicara, empat lainnya adalah Atmakusumah Astraatmadja dan Priyambodo RH masing-masing dari LPDS, Ketua AJI Denpasar Rofiqi Hasan dan Firdaus Ilyas dari Indonesia Corruption Watch.
Sumber: /www.lebihcepat.com / Selasa, 18 Mei 2010 13:42
http://www.lebihcepat.com/nasional/34-berita-nasional/21784-pers-qkakiq-demokrasi-perlu-dapat-perhatian-negara.html
Published in