TV Jadi Kendaraan Politik

Jakarta, Kompas – Komisi Penyiaran Indonesia dan Departemen Komunikasi dan Informatika diminta bersikap tegas pada sejumlah stasiun televisi swasta. Televisi swasta itu diduga dimanfaatkan menjadi kendaraan politik pribadi dan partai politik.

Seruan itu disampaikan pengajar Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Ade Armando, saat berbicara dalam unjuk bincang “Media Berpolitik, Ancaman bagi Demokrasi” di Jakarta, Selasa (29/9).

Turut hadir sebagai pembicara Direktur Eksekutif Yayasan Sains, Estetika, dan Teknologi Agus Sudibyo; peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Indria Samego; Sirikit Syah dari Indonesia Media Watch; dan wartawan senior Satrio Arismunandar.

Ade mengilustrasikan, di Amerika Serikat, stasiun televisi paling partisan sekalipun, seperti Fox yang mendukung Partai Republik, bahkan menyediakan kesempatan setara bagi Partai Demokrat untuk berkampanye atau diliput kampanyenya dalam pemilihan presiden Amerika Serikat.

“Media massa yang berpolitik sangat membahayakan demokrasi karena seharusnya dia menjadi mata dan telinga masyarakat,” ujar Ade, mantan anggota Komisi Penyiaran Indonesia.

Dalam kesempatan sama, Indria Samego mengatakan, apa saja yang dilakukan secara berlebihan, termasuk dalam contoh dua stasiun televisi swasta yang dimanfaatkan untuk berkampanye itu, menjadi tidak baik.

“Perilaku macam itu sangatlah tidak etis dan seharusnya tidak boleh dilakukan,” kata Agus Sudibyo.

Lebih lanjut dalam siaran persnya, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen Nezar Patria mengaku menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait pemberitaan yang bertendensi mengabaikan aspek keberimbangan dan obyektivitas menjelang Musyawarah Nasional Partai Golkar di Pekanbaru, 5-9 Oktober 2009.

Aktivitas di DPD Golkar

Menjelang munas tersebut, calon Ketua Umum Partai Golkar Yuddy Chrisnandi kemarin masih berkeliling daerah, yaitu di Yogyakarta dan Semarang. Namun, Wakil Ketua DPD Tingkat I Partai Golkar DIY John S Keban mengatakan, DPD Golkar DIY belum memutuskan dukungan pada salah satu nama calon ketua umum.

Secara terpisah, Ketua DPD Partai Golkar Papua John Ibo memastikan penonaktifan tujuh pimpinan DPD II kabupaten yang dinilai melanggar disiplin organisasi karena mendukung Surya Paloh. Di Surabaya, Wakil Sekretaris DPD I Golkar Jawa Timur Fredy Poernomo mengemukakan, sebanyak 36 orang dari 42 peserta Rapat Pleno DPD Partai Golkar Jawa Timur menyatakan dukungan mereka secara tertulis pada calon ketua umum Surya Paloh. (RWN/WHO/ICH/ABK/DWA)

Sumber: Harian Kompas, Rabu, 30 September 2009

 

Published in Berita LPDS