Kategori: Berita LPDS

Balikpapan, Tribun – Ternyata hingga kini masih banyak media massa di Indonesia yang melanggar kode etik jurnalistik. Ini terjadi karena masih ada media massa yang tidak memahami hal ini. Rabu […]

Editorial Koran Tempo, Kamis, 16 Juli 2009 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan Munarman terhadap Koran Tempo merupakan kemenangan akal sehat. Majelis hakim yang dipimpin Syahrial Sidik jernih dalam […]

Jakarta (Berita LPDS) – LPDS akan menggelar Seri Lokakarya Media Massa dengan tema besar “Menegakkan Etika, Meluruskan Kekacauan Berbahasa, dan Mengevaluasi Pemberitaan Pers” pada Selasa-Kamis, 21-23 Juli 2009. Kegiatan ini […]

TEMPO Interaktif, Jakarta – Serikat Penerbit Surat Kabar berencana segera meluncurkan situs pengumpul berita surat kabar nasional sehingga lalu lintas pengakses akan sangat banyak dan terus meningkat. “Kalau bisa terealisasi […]

JAKARTA – Komite Pembela Kebebasan Pers, LBH Pers, AJI Indonesia, AJI Jakarta, PWI, LBH Masyarakat, dan LBH Mawar Saron dan lembaga masyarakat lainnya mengecam penundaan putusan Khoe Seng Seng.

VIVAnews – Sidang pembacaan putusan dugaan pencemaran nama baik kepada PT Duta Pertiwi dengan terdakwa Khoe Seng Seng batal diputus hari ini, Kamis 9 Juli 2009 di Pengadilan Negeri Jakarta […]

Jakarta (berita LPDS) – The International Institut for Journalism (IIJ) dari In-WEnt bersama Kedutaan Jerman di Jakarta akan menyelenggarakan program pelatihan Online Multimedia Management dari 12 Oktober hingga 23 Oktober […]

Palembang – Tokoh penganjur kebebasan pers, Atmakusumah Astraatmadja, mengingatkan pers untuk memperhatikan etika sehingga dapat melindungi identitas anak-anak pelaku maupun korban kejahatan, termasuk tidak membeberkan keluarga serta lingkungan terdekatnya.

VIVAnews – Puluhan wartawan yang tergabung dalam Poros Wartawan Jakarta (PWJ) melakukan unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia dan depan kantor Komisi Pemilihan Umum. Mereka meminta komitmen ketiga pasangan calon […]

Jakarta, Kompas – Seluruh elemen masyarakat sipil diminta waspada terhadap kemungkinan disahkannya Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara sebelum masa pemerintahan atau masa kerja legislatif periode tahun 2004-2009 berakhir.