Kategori: Berita LPDS

Jakarta (Berita LPDS) – The International Institute for Journalism (IIJ) dari InWEnt mengumumkan pembukaan pelatihan “Multimedia and Online Journalism” di Berlin, Jerman, 1 Februari hingga 1April 2010.

Jakarta (Berita LPDS) – Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) akan kembali menggelar diskusi mengenai bahasa dengan tema “Bahasa Pasar dalam Media Massa: Bolehkah?” Diskusi ini diharapkan dapat mendorong penggunaan bahasa […]

Jakarta (Berita LPDS) – The International Institut for Journalism (IIJ) dari InWEnt kembali akan menyelenggarakan program pelatihan ”Economic and Financial Reporting” dari 1 Februari hingga 1 April 2010 di Berlin, […]

MAKASSAR (fajar.co.id) — Pers harus mendorong agar ada social engineering antara pemerintah dan masyarakat. Hal itu dapat dicapai jika ada sinergitas pers dan pemerintah.

Jakarta, Kompas – Komisi Penyiaran Indonesia dan Departemen Komunikasi dan Informatika diminta bersikap tegas pada sejumlah stasiun televisi swasta. Televisi swasta itu diduga dimanfaatkan menjadi kendaraan politik pribadi dan partai […]

Jakarta, Kompas – Parlemen lewat Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Rumah Sakit, Senin (28/9). Kini masyarakat dapat mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai standar pelayanan melalui […]

Jakarta (Berita Dewan Pers) – Dewan Pers hari Senin, (14/9), telah mengirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar Presiden mengupayakan untuk menunda persetujuan pemerintah atas naskah RUU Rahasia […]

MAKASSAR, KOMPAS.com – Majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar yang diketuai Parlas Nababan SH MH membebaskan wartawan lepas Jupriadi Asmaradhana dari dakwaan memfitnah mantan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat, […]

Jakarta (berita LPDS) – LPDS kembali membuka program pelatihan untuk pejabat hubungan masyarakat dan kalangan non-pers lainnya. Program bertema “Pelatihan Jurnalistik Intensif Angkatan ke-27 (PJI-27)” ini akan diselenggarakan pada 20 […]

Sejumlah pasal dalam Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara dinilai mengancam keterbukaan dan pemberantasan korupsi. Berbagai kalangan meminta pembahasannya lebih baik ditunda.